www.mediapos.id – LSM GARI menegaskan peran vital DPRD Labuhanbatu sebagai wakil rakyat yang tidak hanya sekadar lembaga formal, tetapi juga memiliki tanggung jawab moral dan hukum dalam pengelolaan APBD. Hal ini menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa anggaran daerah dikelola secara jujur, transparan, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di sekitarnya.
Dalam upaya mengawasi pengelolaan APBD, organisasi masyarakat sipil di Labuhanbatu telah membentuk jaringan pemantau anggaran bersama berbagai lembaga aktivis. Mereka berkomitmen untuk melakukan pemantauan selama proses pembahasan RAPBD 2026 yang akan dimulai dalam waktu dekat.
Ketua Dewan Pembina Pusat LSM GARI, Akhmat Saipul Sirait, menyatakan bahwa kehadiran mereka dalam pembahasan tersebut untuk mengamati dan mencatat setiap perkembangan di DPRD. Jika ditemukan indikasi adanya kongkalikong atau pembiaran dalam proses ini, mereka siap mengambil langkah hukum yang diperlukan.
GARI siap mengambil langkah hukum yang transparan dan terbuka, yang mencakup beberapa tindakan. Yang pertama adalah mengajukan gugatan warga negara jika DPRD terbukti tidak menjalankan fungsi pengawasan dan budgeting secara layak.
Sebagai langkah kedua, mereka akan mengajukan permohonan investigasi kepada aparat penegak hukum jika terdapat indikasi kolusi antara legislatif dan eksekutif. Tindakan ini diharapkan dapat memberikan kejelasan dalam proses pembahasan anggaran.
Langkah ketiga adalah pengajuan laporan resmi ke Ombudsman RI terkait dugaan maladministrasi yang mungkin terjadi. Mereka ingin memastikan bahwa masalah ketidaktransparanan tidak diabaikan dalam proses anggaran.
Tidak ketinggalan, aksi bersama masyarakat sipil juga akan dilakukan sebagai bentuk tekanan moral terhadap DPRD untuk kembali menjalankan mandat mereka. Saipul menekankan bahwa hal ini bukan ancaman, tetapi fungsi kontrol publik yang sangat penting.
Pentingnya Pengawasan Terhadap Pengelolaan APBD
Pengawasan terhadap pengelolaan APBD menjadi sangat krusial dalam konteks keberlanjutan pembangunan daerah. Ketidakseriusan dalam pembahasan RAPBD bisa berakibat fatal bagi masyarakat, terutama dalam hal pelayanan publik.
Saipul menyebutkan bahwa standar keseimbangan anggaran yang sehat harus dipatuhi agar tidak menyebabkan masalah di kemudian hari. Belanja operasi yang terlalu tinggi dapat mengakibatkan ketidakmampuan dalam membangun infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat.
Idealnya, belanja operasi seharusnya tidak melebihi 60-70% dari total belanja daerah. Sementara itu, belanja modal perlu mendapatkan porsi yang cukup agar dapat mendukung pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik yang berkualitas.
Data menunjukkan bahwa apabila belanja rutin melampaui batas 75%, maka daerah tersebut berisiko mengalami defisit dan pemborosan. Hal ini tentunya menjadi perhatian bagi seluruh elemen masyarakat, mengingat dampaknya berpotensi besar bagi kehidupan sehari-hari.
Dari hasil analisis, RAPBD Labuhanbatu 2026 menunjukkan persentase belanja rutin sebesar 81,9%, yang jelas dikategorikan dalam zona merah. Hal ini memicu keprihatinan masyarakat terhadap pengelolaan anggaran yang ada.
Menciptakan Komposisi Ideal dalam Pembelanjaan
Menurut Saipul, komposisi ideal untuk pembelanjaan di daerah harus diperhatikan dengan serius oleh DPRD. Rincian yang diusulkan mencakup belanja rutin maksimal 65% dan belanja modal minimal 25%, dengan 10% sisanya fleksibel untuk kebutuhan tak terduga.
Komposisi semacam ini telah terbukti berhasil di banyak daerah yang mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara konsisten. Daerah yang memiliki pertumbuhan ekonomi stabil juga menunjukkan pengelolaan keuangan yang baik.
Pentingnya pengelolaan keuangan yang baik juga didukung oleh prestasi yang telah diraih oleh Labuhanbatu dalam hal opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Komitmen untuk mempertahankan WTP merupakan langkah yang harus sejalan dengan rancangan APBD yang disusun.
Apabila diasumsikan, rasio belanja rutin dan belanja modal yang ideal adalah belanja rutin 65-70% dan belanja modal 20-30%. Saipul menegaskan bahwa ini merupakan dasar yang paling sehat dan realistis untuk pembangunan daerah ke depannya.
Dari sisi pengawasan, GARI bersama elemen masyarakat lainnya berharap DPRD dapat melaksanakan pembahasan RAPBD 2026 dengan profesional dan objektif. Ini merupakan kesempatan penting untuk menilai apakah DPRD benar-benar bekerja untuk kepentingan masyarakat atau sekadar menjalankan formalitas tahunan semata.
Komitmen Masyarakat Sipil untuk Mengawal Proses Anggaran
Dalam rangka memastikan DPRD menjalankan tugasnya dengan baik, LSM GARI berkomitmen untuk mengawal proses pembahasan RAPBD hingga tuntas. Semua elemen aktivis Labuhanbatu akan terus memantau dan mendukung transparansi dalam pengelolaan anggaran.
Upaya pengawasan ini bukan hanya untuk kepentingan sehari-hari, tetapi juga demi masa depan pembangunan di Labuhanbatu. Setiap keputusan yang diambil akan berpengaruh langsung pada kualitas hidup masyarakat setempat.
Saipul menegaskan bahwa mereka menghormati DPRD sebagai lembaga, tetapi tidak akan segan-segan untuk menggugat jika ditemukan penyimpangan atau penyelewengan dalam pelaksanaan tugas. Proses yang transparan adalah kunci dari kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif.
Kesadaran akan pentingnya pengawasan juga perlu ditanamkan di tengah masyarakat. Setiap individu harus menganggap dirinya sebagai bagian dari kontrol sosial terhadap pengelolaan anggaran di daerah.
GARI akan berusaha semaksimal mungkin untuk menyuarakan aspirasi masyarakat. Dengan demikian, diharapkan keberlanjutan pembangunan dapat terjamin demi kebaikan bersama.