Petruk Menjadi Ratu

oleh: Pribakti B *)

Lakon “Petruk Dadi Ratu” (Petruk Jadi Raja) merupakan salah satu kisah dalam budaya Jawa yang mencerminkan kritik tajam terhadap kepemimpinan dan penggunaan kekuasaan yang tidak adil. Dalam cerita ini, Petruk, tokoh punakawan yang dikenal cerdas dan lucu, mendapati diri menjadi raja karena serangkaian peristiwa unik, termasuk memiliki jimat Kalimosodo. Kisah ini dapat diartikan sebagai simbol pelajaran akan ketidakbecusan pemimpin yang tidak menjalankan tanggung jawabnya dengan baik.

 

Petruk Dadi Ratu bahkan menjadi perumpamaan bagi individu yang, saat meraih kekuasaan atau jabatan, mulai menunjukkan tindakan sewenang-wenang. Ini sering disertai oleh sikap sombong dan melupakan asal-usulnya, meski tampaknya tersenyum manis. Dalam kehidupan sehari-hari, perilaku Petruk ini mencerminkan orang-orang dengan jabatan tinggi yang berkelakuan flamboyan, hingga lupa pada moralitas dan etika yang semestinya dijunjung.

 

Dalam konteks ini, kita perlu merenungkan ungkapan-ungkapan yang menggambarkan situasi di mana seseorang menduduki jabatan tinggi tetapi melupakan etika dan moralitas dalam menjalankan tugasnya. Sering kali, individu ini merasa bahwa satu-satunya tujuan adalah mempertahankan jabatan, tanpa mempedulikan cara dan norma yang ada. Tak jarang, mereka yang sebelumnya mencanangkan kebebasan berpendapat dan kepercayaan publik, justru berperilaku sebaliknya setelah menduduki posisi tertentu.

Seringkali mereka yang terpilih sebagai pejabat publik ini mengatakan, “Saya akan menjaga kepercayaan rakyat,” tetapi saat menjabat, mereka justru mengedepankan kebijakan yang merusak kepercayaan itu sendiri. Sangat ironis, bukan? Misalnya, individu tersebut sebelumnya bersuara lantang tentang pentingnya peran agama dalam pemerintahan, tetapi ketika sudah menduduki jabatan, mereka berkilah bahwa agama adalah urusan pribadi semata. Keberpihakan kepada prinsip yang diucapkan seolah sirna begitu kekuasaan tiba di tangan mereka.

Pentingnya Mempertahankan Integritas dalam Kepemimpinan

Penting untuk mempertahankan integritas di dalam kepemimpinan. Seringkali kita menemui pejabat yang, sebelum menjabat, menampakkan diri sebagai orang sederhana yang mendapatkan kesempatan baik. Namun, setelah mengantongi gelar pemimpin, banyak yang bertransformasi menjadi sosok yang jauh dari nilai-nilai kesederhanaan. Gaya hidup mereka pun berubah drastis; dari yang dulu hanya bermain bulu tangkis, kini beralih ke permainan golf yang mahal. Transformasi ini sering kali disertai dengan kesulitan dalam berinteraksi dengan masyarakat yang dulu mereka wakili.

Dalam pandangan ini, dapat kita katakan bahwa perubahan perilaku ini seringkali disebabkan oleh pengaruh kekuasaan. Pejabat yang sebelumnya menjunjung tinggi kesederhanaan, tiba-tiba berperilaku rakus, berusaha mengakumulasi harta. Hasilnya, kita melihat korupsi sebagai salah satu cara mengumpulkan kekayaan yang lebih besar. Sangat menyedihkan bahwa beberapa individu bahkan mempertimbangkan untuk melemahkan aturan-aturan yang ada demi menjaga kepentingan pribadi mereka.

Strategi untuk Menangkal Penyimpangan Moral

Kita seharusnya memupuk kesadaran akan pentingnya integritas dan moralitas dalam setiap lembaga kepemimpinan. Salah satu langkah yang bisa diambil adalah dengan memperkuat peraturan pencegahan korupsi dan menjunjung tinggi prinsip transparansi. Keberadaan lembaga independen yang menjaga etika dan akuntabilitas sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang sehat bagi pemerintahan. Ketidakadilan dan penyimpangan moral dapat menjadi ancaman bagi masa depan masyarakat, mengingat citra buruk akan korupsi bisa berdampak pada generasi selanjutnya.

Setiap individu yang memiliki kekuasaan diharapkan melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap tindakan pejabat di bawahnya. Hal ini penting agar semua pelanggaran hukum dapat segera terdeteksi dan ditindaklanjuti. Tanpa adanya pencegahan, generasi muda mungkin tumbuh dengan pandangan bahwa korupsi dan perilaku menyimpang menjadi hal yang lumrah. Penegakan nilai-nilai moral dan norma dalam berbangsa dan bernegara seharusnya menjadi komitmen bersama, tidak hanya bagi mereka yang berkuasa tetapi juga bagi masyarakat.

*) dokter senior di RSUD Ulin Kota Banjarmasin Kalsel