www.mediapos.id – Peredaran obat keras jenis pil koplo, seperti tramadol dan hexymer, kembali menjadi sorotan di wilayah Stasiun Angke, Tambora, Jakarta Barat. Aktivitas ilegal ini, yang telah lama dikeluhkan oleh masyarakat, tampaknya tidak juga mendapatkan perhatian yang serius dari aparat penegak hukum setempat.
Kegiatan jual beli obat golongan G dilakukan secara terbuka di toko-toko yang diduga berkedok sebagai penjual kosmetik dan kebutuhan sehari-hari. Selain itu, banyak transaksi juga dilakukan lewat metode pembayaran tunai saat barang diterima (COD), yang menunjukkan sistem yang sudah tertata meski ilegal.
Ketua Umum Pengurus Besar Forum Ulama dan Aktivis Islam, Tuan Guru Drs. Dedi Hermanto, menyatakan keprihatinannya. Ia menilai penindakan aparat yang lemah dalam kasus ini sangat mengecewakan dan mendesak pihak kepolisian untuk bertindak lebih tegas.
“Dugaan adanya oknum berseragam yang berperan dalam jaringan ini bukanlah isu baru, dan ini sudah menjadi sumber keresahan masyarakat. Jika tindakan tegas tidak diambil, kepercayaan publik pada institusi hukum akan semakin menurun,” ujarnya dengan penuh penekanan.
Fenomena peredaran obat terlarang ini jelas melanggar Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Dalam pasal tersebut, diatur bahwa setiap individu yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin dapat menghadapi pidana penjara hingga 10 tahun dan denda maksimum sebesar Rp1 miliar.
Sementara itu, beberapa warga setempat menyatakan kebingungan mengapa praktik jual obat berbahaya ini terus berlangsung tanpa gangguan dari pihak berwajib. “Jualannya terang-terangan, tapi kenapa tidak pernah ditindak?” tanya salah satu warga dengan nada skeptis.
Di tengah maraknya peredaran narkotika dan obat-obatan terlarang, lambannya penanganan kasus ini justru menambah luka di masyarakat. Kepercayaan publik kepada aparat penegak hukum bisa semakin memudar jika kondisi ini dibiarkan.
Banyak tokoh masyarakat kini mendesak dibentuknya tim independen untuk menyelidiki situasi ini, termasuk mencari tahu jenis keterlibatan oknum-oknum aparat dalam kasus peredaran pil koplo. Jika tidak ditangani, ada kemungkinan peredaran ini akan meluas dan menciptakan preseden buruk bagi wilayah lain di Jakarta.
Kondisi ini harus segera diatasi agar generasi muda tidak terjerumus dalam jaringan peredaran obat terlarang yang merusak. Keberanian pihak kepolisian untuk mengambil tindakan tegas sangat diperlukan sebagai langkah awal menanggulangi masalah ini.
Tantangan dalam Penegakan Hukum Peredaran Obat Terlarang
Ketidakadilan dalam penegakan hukum menjadi salah satu tantangan utama dalam memberantas peredaran obat terlarang. Masyarakat merasa frustrasi melihat banyaknya aktivitas ilegal yang berlangsung tanpa intervensi dari aparat.
Sebuah sistem yang rentan dan tidak transparan memberikan celah bagi pelaku bisnis ilegal untuk beroperasi dengan bebas. Ketika pihak aparat terkesan lemah, hal ini bisa mendorong para pelaku untuk semakin berani dalam menjajakan obat-obatan terlarang.
Komunikasi antara masyarakat dan aparat hukum perlu diperkuat agar ada saluran informasi yang lebih baik. Adanya laporan dan pengaduan dari masyarakat harus direspons dengan cepat dan tegas untuk membangun kepercayaan publik terhadap penegakan hukum.
Praktik penjualan obat terlarang yang sudah berlangsung lama menunjukkan adanya kegagalan dalam sistem pengawasan. Penegakan hukum yang konsisten dan ketat diperlukan agar kasus ini tidak hanya menjadi isu temporer dalam pemberitaan media.
Di sisi lain, masyarakat juga harus berperan aktif dalam menanggulangi masalah ini. Edukasi mengenai bahaya obat-obatan terlarang bisa disebarluaskan untuk mengurangi permintaan terhadap barang-barang ilegal tersebut.
Peran Masyarakat dalam Menanggulangi Peredaran Obat Terlarang
Masyarakat memiliki peran krusial dalam menanggulangi peredaran obat terlarang. Kesadaran terhadap bahaya penggunaan obat-obatan ilegal harus ditingkatkan, sehingga generasi muda tidak terpengaruh.
Organisasi komunitas dapat berperan sebagai mitra pemerintah dalam memberikan edukasi dan informasi mengenai dampak negatif dari penyalahgunaan obat-obatan. Program-program penyuluhan dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi semua.
Kerjasama antara masyarakat dan aparat penegak hukum juga wajib dilakukan. Koordinasi yang baik dapat menghasilkan solusi lebih efektif dalam penanganan masalah ini dan mendorong tindakan tegas terhadap pelanggar hukum.
Hal lain yang tidak kalah penting adalah menciptakan kesadaran bahwa obat-obatan terlarang bukan hanya masalah individu, tetapi juga masalah sosial yang harus ditangani bersama. Pembentukan forum diskusi di tingkat komunitas dapat menjadi langkah awal yang baik.
Peran positif masyarakat bisa menjadi penyeimbang dalam membangun kepercayaan kepada institusi penegak hukum. Dengan dukungan bersama, diharapkan peredaran obat terlarang dapat ditekan dan diakhiri.
Pentingnya Tindakan Tegas terhadap Pelanggar Hukum
Tindakan tegas terhadap pelanggar hukum sangat penting untuk menciptakan rasa aman dalam masyarakat. Apabila tindakan tidak dilakukan, para pelanggar akan merasa bahwa mereka dapat terus melakukan aktivitas ilegal tanpa takut akan konsekuensi.
Kepolisian dan aparat penegak hukum perlu menunjukkan bahwa mereka serius dalam memberantas kejahatan. Dengan tindakan yang jelas dan transparan, dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum.
Pemerintah juga harus memberikan dukungan terhadap kebijakan yang mendorong penegakan hukum yang lebih kuat dan efektif. Kebijakan yang berpihak pada masyarakat akan menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan aman.
Keseriusan dalam menangani kasus-kasus peredaran obat terlarang dapat menciptakan dampak yang luas. Dengan keberanian untuk bertindak, aparat dapat membuktikan bahwa mereka dapat diandalkan oleh masyarakat dalam menjaga keamanan.
Dalam jangka panjang, tindakan tegas akan memberikan efek jera kepada pelaku bisnis ilegal dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Penegakan hukum yang berintegritas akan menjadi fondasi yang kuat untuk menjamin masa depan yang lebih baik.