www.mediapos.id – Evaluasi akhir tahun anggaran 2025 yang digelar oleh Komisi C DPRD Kota Depok bersama mitra kerja bidang infrastruktur dan pembangunan menunjukkan tantangan signifikan dalam pengelolaan anggaran. Anggota DPRD H. Bambang Sutopo (HBS) mengingatkan pentingnya perencanaan pembangunan yang matang agar pertumbuhan kota dapat berjalan dengan baik dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Pertumbuhan penduduk di Kota Depok yang pesat mendorong kebutuhan layanan publik yang semakin tinggi. Namun, berbagai masalah klasik seperti banjir, kemacetan, dan persoalan sampah tetap membayangi, menunjukkan bahwa perencanaan yang ada perlu ditinjau ulang.
Selama rapat kerja yang berlangsung pada 17 Desember 2025, HBS menekankan bahwa pencapaian anggaran tidak boleh menjadi satu-satunya fokus. Sebaliknya, harus ada integrasi yang baik antara perencanaan dan pelaksanaan agar layanan publik dapat berjalan dengan optimal.
Permasalahan Anggaran dan Sisa Lebih Pembiayaan yang Signifikan
HBS menyoroti kenyataan bahwa meskipun realisasi fisik anggaran tahun 2025 telah mencapai 80–90 persen, masih ada masalah serius terkait Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA). Menurut informasi dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK), diproyeksikan akan ada SILPA sekitar Rp60 miliar yang menunjukkan kurangnya kesiapan dalam perencanaan proyek.
Anggaran yang rencananya dialokasikan untuk pembebasan lahan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Cipayung tidak dapat terserap karena sejumlah kendala administratif. Ketidaksiapan Feasibility Study (FS) dan Detail Engineering Design (DED) menjadi faktor utama terhambatnya distribusi anggaran tersebut.
“Ini adalah sebuah pelajaran berharga,” ujar HBS. Ia menekankan bahwa keputusan mengenai anggaran besar harus didasarkan pada perencanaan teknis yang mendalam agar pelayanan publik dapat berjalan tanpa hambatan.
Proyek TPA Cipayung dan Kebijakan Pengelolaan Sampah
Proyek TPA Cipayung yang semula direncanakan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) kini mengalami penundaan yang signifikan. HBS menjelaskan bahwa keberadaan lokasi TPA juga di bawah pengawasan Kementerian Lingkungan Hidup yang memutuskan untuk menutup lahan tersebut.
Sebagai solusi, DLHK sedang menjajaki peluang kerjasama dengan pihak swasta untuk pengelolaan sampah dengan teknologi terbaru. Inisiatif ini bertujuan untuk menemukan solusi yang lebih efektif dalam penanganan masalah sampah yang semakin kompleks di kota ini.
Perubahan pendekatan dalam pengelolaan limbah menjadi hal yang penting. Teknologi Refuse Derived Fuel (RDF) menjadi salah satu alternatif yang dipertimbangkan dalam mengatasi masalah limbah.
Capaian Kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Dinas Perhubungan
Dari sisi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya, capaian Dinas Pemadam Kebakaran menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Mereka mampu mencapai serapan anggaran hampir 100 persen, serta berhasil menambah armada pemadam baru yang akan mendukung operasional lebih baik.
Dinas Perhubungan juga mencatat serapan anggaran yang cukup baik, berada pada rentang 80–90 persen. Mereka melakukan pengadaan kendaraan operasional baru yang diharapkan dapat memperbaiki layanan angkutan dan transportasi masyarakat.
“Dengan capaian ini, diharapkan pelayanan kepada masyarakat akan semakin baik. Namun, kinerja baik ini harus diikuti dengan transparansi dalam pelaksanaan anggaran,” imbuh HBS.
Pentingnya Integritas dan Responsivitas dalam Pelayanan Publik
Menyimpulkan evaluasi tahunan, HBS menegaskan pentingnya menjaga integritas dalam pelayanan publik. Ia mengingatkan bahwa setiap keluhan masyarakat harus dianggap sebagai amanah, dan bukan sebagai gangguan dalam pelaksanaan tugas.
Ke depan, perencanaan anggaran hendaknya dilakukan dengan lebih teliti, detail, dan realistis. Hal ini penting agar anggaran yang dialokasikan tidak berakhir sebagai SILPA yang merugikan kepentingan publik, terutama di sektor pendidikan dan kesehatan.
“Jabatan adalah ladang ibadah, dan setiap individu di dalamnya harus menyadari tanggung jawab yang diemban. Dengan semangat melayani, diharapkan semua masalah yang ada dapat ditemukan solusinya,” pungkas HBS, mengakhiri rapat kerja tersebut dengan harapan positif.