www.mediapos.id – Kalimantan Selatan menjadi salah satu provinsi yang menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang stabil dalam beberapa tahun terakhir. Kinerja Anggaran, Pendapatan, dan Belanja Negara (APBN) di wilayah ini mencerminkan dinamika yang menarik dalam pembangunan fiskal dan ekonomi.
Kegiatan publikasi kinerja APBN yang dilakukan oleh Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Selatan dan Kementerian Keuangan di Aula Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan menjadi momen penting untuk berbagi informasi. Dengan hadirnya para pemangku kepentingan seperti pimpinan unit eselon dan para ahli lokal, diskusi mengenai perkembangan ekonomi dan fiscal dapat dilakukan secara mendalam.
Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan pada Triwulan II tahun 2025 mencapai 5,39% dibandingkan tahun lalu, melampaui pertumbuhan ekonomi nasional yang tercatat 5,12%. Kontribusi provinsi ini terhadap perekonomian regional Kalimantan ternyata mencapai 15,96%, menjadikannya sebagai salah satu penggerak utama dalam kegiatan ekonomi di daerah tersebut.
Industri pengolahan menjadi sektor yang paling mempengaruhi pertumbuhan tersebut dengan laju pertumbuhan yang signifikan sebesar 17,75%. Sektor pertambangan juga mendominasi dengan pangsa 27,05% dari PDRB, menunjukkan bahwa kedua sektor ini memiliki peran kunci dalam ekonomi Kalimantan Selatan.
Selain dari sisi produksi, konsumsi rumah tangga turut berperan sebagai motor penggerak utama, yang tumbuh 5,51% dan menyumbang 44,03% dari total PDRB. Keberlanjutan konsumsi rumah tangga sangat penting bagi stabilitas ekonomi jangka panjang di seluruh wilayah.
Pertumbuhan dan Stabilitas Inflasi Di Kalimantan Selatan
Stabilitas harga juga menjadi salah satu aspek penting dalam mengelola ekonomi provinsi. Tingkat inflasi yang tercatat pada level -0,29% (mtm) atau 2,91% (yoy) menunjukkan bahwa pengendalian inflasi berhasil dilakukan dengan baik. Ini lebih rendah dari inflasi nasional, memberikan manfaat positif bagi masyarakat yang bertransaksi di wilayah tersebut.
Beberapa komoditas penyokong utama yang ikut berkontribusi terhadap deflasi bulanan antara lain bawang merah, daging ayam ras, dan ikan gabus. Penurunan harga pada komoditas ini bisa jadi mengindikasikan efisiensi dalam rantai pasokan yang mungkin meningkat, memberikan dampak baik bagi daya beli masyarakat.
Namun, tantangan tetap ada dalam aspek penerimaan anggaran. Meskipun pemerintah telah meningkatkan belanja negara hingga mencapai Rp30,08 triliun, tantangan dalam penerimaan pajak masih perlu ditangani. Realisasi belanja ini tumbuh positif sebesar 8,59% dibanding tahun lalu, dan perhatian lebih lanjut diperlukan untuk meningkatkan penerimaan negara yang terkontraksi.
Belanja transfer ke daerah mengalami pertumbuhan yang signifikan sebesar 15,16% (yoy), dan mendominasi 80,81% dari total belanja. Meskipun demikian, belanja pemerintah pusat mengalami kontraksi, yang berimplikasi pada perencanaan anggaran jangka panjang yang perlu lebih hati-hati.
Tantangan dan Strategi Penerimaan Pajak di Kalimantan Selatan
Kepala Kanwil DJP Kalselteng menjelaskan bahwa pencapaian penerimaan pajak yang terealisasi mencapai Rp7,79 triliun atau 38,26% dari target. Namun, terkontraksinya penerimaan pajak sebesar 34,18% (yoy) menunjukkan pentingnya diversifikasi sumber pendapatan daerah untuk mengurangi ketergantungan pada harga batu bara.
Penerimaan yang negatif juga disebabkan oleh meningkatnya pengembalian pajak dari sektor pertambangan. Hal ini menciptakan ruang bagi Wajib Pajak untuk mengevaluasi kepatuhan pajak mereka, sekaligus meningkatkan pemahaman akan kewajiban perpajakan yang berlaku.
Rincian lebih lanjut menunjukkan bahwa Pajak Penghasilan (PPh) Non Migas menjadi kontributor terbesar, meskipun terkontraksi 16,74%. Sementara itu, Pajak Bumi dan Bangunan mengalami kontraksi yang signifikan pula, yang menjadi catatan penting bagi pemerintah daerah untuk merancang strategi yang lebih efektif dalam mengelola pajak.
Penerimaan dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menampilkan kontraksi sebesar 65,68% akibat tingginya restitusi, menandakan bahwa para pelaku usaha di sektor ini perlu memperhatikan proses administrasi perpajakan. Di sisi lain, pajak lainnya menunjukkan pertumbuhan yang fantastis, tumbuh sebesar 11.724,85% dibandingkan tahun lalu.
Pentingnya Aktivasi Akun Coretax bagi Wajib Pajak
Kepala Kanwil DJP Kalselteng juga mengharapkan kepada para Wajib Pajak untuk segera melakukan aktivasi akun Coretax yang akan digunakan untuk pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Langkah ini diharapkan dapat mempermudah proses pelaporan pajak, sekaligus meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.
Wajib Pajak diharapkan melakukan aktivasi akun sebelum melakukan registrasi Kode Otorisasi DJP. Jika langkah-langkah ini tidak dijalankan, Wajib Pajak akan menghadapi kendala dalam pelaporan SPT Tahunan mereka, yang penting agar tidak mengganggu alur penerimaan pajak pemerintah.
Hingga saat ini, hanya 25% Wajib Pajak Orang Pribadi yang telah melakukan aktivasi akun, sehingga perhatian bersama sangat diperlukan untuk mendorong lebih banyak Wajib Pajak untuk mengikuti langkah-langkah ini. Relasi positif antara media dan masyarakat dapat berkontribusi dalam mengedukasi civitas dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya aktivitas ini.
Dengan berbagai tantangan yang ada, harapan untuk meningkatkan kinerja pajak dan juga memenuhi kewajiban perpajakan adalah tanggung jawab bersama. Masyarakat diharapkan dapat aktip berkontribusi dalam pengelolaan pajak agar pembangunan di Kalimantan Selatan dapat terus berlanjut.