www.mediapos.id – Kalimantan Selatan baru-baru ini meluncurkan laporan kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam kerangka kegiatan Assets Liabilities Committee (ALCo). Acara ini diadakan di Aula Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan dan merupakan bagian dari upaya untuk memublikasikan kinerja fiskal serta perekonomian daerah secara transparan.
Kepala Kanwil DJP Kalselteng, Syamsinar, menjelaskan bahwa meski kondisi global sedang penuh tantangan, pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan mencapai 4,81 persen secara tahunan pada Triwulan I 2025. Ini menunjukkan ada terciptanya daya beli masyarakat yang masih terjaga meski di tengah ketidakpastian global.
Sektor pertambangan dan penggalian menjadi motor penggerak utama pertumbuhan ini, memberikan kontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebesar 28,33 persen. Selain itu, pengeluaran dari sektor rumah tangga juga mencatatkan porsi yang besar, mencapai 48,55 persen dari struktur PDRB.
Namun, meski ada pertumbuhan positif, neraca perdagangan pada Mei 2025 menunjukkan surplus yang cukup besar, yaitu 794,49 juta dolar AS. Tantangan tetap ada, dengan penurunan nilai ekspor mencapai 1,73 persen yang disebabkan oleh penurunan volume ekspor batubara.
Tantangan dan Realisasi Kinerja APBN Kalimantan Selatan
Kinerja APBN Kalimantan Selatan hingga bulan Mei 2025 menghadapi dinamika yang cukup menantang. Dari target pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp22,04 triliun, realisasi yang tercapai sampai saat ini baru mencapai Rp4,41 triliun atau sekitar 19,99 persen.
Kontraksi ini cukup signifikan dengan penurunan mencapai 42,65 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Penurunan tajam terlihat pada penerimaan pajak penghasilan (PPh) Non-Migas yang hanya mencapai Rp3,18 triliun, mencatatkan penurunan 18,27 persen.
Selain itu, penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) juga menunjukkan angka yang mencengangkan, dengan pencapaian hanya Rp43,26 miliar, mengalami kontraksi sebesar 80,69 persen. Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) bahkan negatif dengan -Rp278,19 miliar akibat lonjakan restitusi.
Walaupun terdapat tekanan pada penerimaan, pajak lainnya mencatat pertumbuhan signifikan sebesar 8.753 persen, mencapai Rp355,76 miliar. Namun demikian, secara keseluruhan, pihak Kanwil DJP Kalselteng masih harus berupaya keras untuk meningkatkan pendapatan pajak yang berisiko drop lebih lanjut.
Rincian Pagu Belanja dan Komitmen Pemulihan Ekonomi
Sementara itu, realisasi belanja negara dari pagu yang ditetapkan sebesar Rp38,09 triliun telah mencapai Rp13,36 triliun, atau 35,07 persen dari total anggaran. Mayoritas belanja tersebut disalurkan melalui Transfer ke Daerah (TKD), yang mencapai Rp10,8 triliun, atau 38,71 persen dari total pagu TKD.
Penting untuk dicatat bahwa jenis belanja TKD ini mendominasi struktur APBN Kalimantan Selatan, mencapai 80,85 persen dari total belanja. Hal ini menunjukkan fokus pemerintah untuk menggerakkan ekonomi daerah melalui alokasi yang tepat.
Namun, penurunan pagu belanja tahun ini sebesar 8,62 persen turut memperlambat pertumbuhan belanja APBN. Meskipun demikian, Kementerian Keuangan Satu Kalimantan Selatan menegaskan komitmennya untuk mempertahankan efektivitas belanja guna mendukung pemulihan ekonomi lokal.
Ini adalah langkah penting untuk memastikan bahwa sumber daya yang ada dimanfaatkan dengan baik dalam kondisi yang tidak menentu. Kebijakan yang tepat diharapkan dapat mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan di tengah situasi yang penuh ketidakpastian ini.
Pentingnya Kesadaran Masyarakat Terhadap Penipuan Pajak
Syamsinar juga mengingatkan masyarakat untuk selalu waspada terhadap modus penipuan yang mengatasnamakan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Ia menegaskan bahwa DJP tidak pernah meminta data pribadi atau informasi transaksi keuangan melalui aplikasi tidak resmi atau pesan pribadi.
Penting bagi masyarakat untuk memahami bahwa perlindungan terhadap data pribadi merupakan prioritas. Dengan meningkatnya teknologi dan metode komunikasi, penipuan jenis ini semakin marak terjadi.
Pendidikan publik mengenai bagaimana mengenali modus operandi penipuan menjadi semakin krusial. Masyarakat diharapkan lebih berhati-hati dan tidak mudah termakan janji yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
Ini adalah salah satu bentuk upaya untuk menciptakan iklim kepatuhan pajak yang baik. Tanpa adanya kesadaran dan edukasi, akan sulit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam sistem perpajakan kita.