www.mediapos.id – Wakil Wali Kota Dumai, Sugiyarto, baru-baru ini menghadiri Rapat Paripurna yang membahas Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) untuk tahun 2026. Acara ini berlangsung di Ruang Rapat Paripurna Sekretariat DPRD Kota Dumai pada Senin, 11 Agustus 2025 dan dihadiri oleh sejumlah anggota dewan serta jajaran eksekutif.
Rapat ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kota Dumai, Johanes Marcus Parluhutan Tetelepta, yang didampingi oleh Wakil Ketua Bahari. Dalam kesempatan tersebut, sebanyak 11 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) ditetapkan sebagai prioritas untuk tahun mendatang, menjadikan rapat ini cukup signifikan dalam menentukan arah kebijakan daerah.
Pada kesempatan tersebut, Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), Edwar Randa, menyampaikan laporan mengenai latar belakang penyusunan Propemperda. Dia menjelaskan bahwa proses ini mengacu pada Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 1 Tahun 2021 yang mengatur tata cara penyusunan program tersebut.
Edwar menekankan bahwa penyusunan ini bertujuan untuk mengikuti perintah peraturan yang lebih tinggi dan juga mempertimbangkan berbagai aspek, seperti rencana pembangunan daerah, misi otonomi daerah, serta aspirasi masyarakat. Prosesnya melibatkan para akademisi dan dikonsultasikan dengan pihak eksekutif dan legislatif bertujuan untuk menciptakan keselarasan antara kebijakan publik dan kebutuhan masyarakat.
Melalui penetapan Propemperda ini, diharapkan proses penyusunan dan pembahasan Ranperda di tahun 2026 dapat berjalan dengan lebih terarah, terukur, serta mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Hal ini merupakan langkah penting dalam mendukung pembangunan dan pelayanan di Kota Dumai.
Peran Penting Rapat Paripurna dalam Penyusunan Kebijakan Daerah
Rapat Paripurna merupakan forum yang sangat vital dalam proses pembentukan peraturan daerah. Di sinilah berbagai pandangan dan aspirasi anggota dewan bersinergi untuk melahirkan kebijakan yang mencerminkan kebutuhan masyarakat. Keberadaan mekanisme ini juga memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintah daerah.
Kehadiran anggota dewan dalam rapat juga sangat menentukan, mengingat kuorum menjadi syarat mutlak untuk melakukan pengambilan keputusan. Dalam rapat kali ini, 23 dari 34 anggota dewan hadir, menunjukkan komitmen mereka terhadap penyusunan kebijakan yang lebih baik.
Selanjutnya, rapat ini juga menjadi ajang untuk membahas isu-isu terkini yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Diskusi yang terbuka dan konstruktif dalam forum ini membantu setiap anggota dewan untuk lebih memahami konteks dan tantangan yang dihadapi oleh daerah.
Tindakan dan keputusan yang diambil selama rapat paripurna akan berdampak langsung pada kehidupan sehari-hari masyarakat. Oleh karena itu, kejelasan dalam menyusun Propemperda menjadi tanggung jawab bersama antara legislatif dan eksekutif.
Secara keseluruhan, Rapat Paripurna tidak hanya sekadar formalitas, melainkan juga menjadi bagian integral dari proses demokrasi yang berfungsi untuk mendengar suara rakyat dan merefleksikannya dalam bentuk peraturan yang adil dan merata.
Pentingnya Keterlibatan Masyarakat dalam Penyusunan Peraturan
Keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunan peraturan daerah adalah salah satu aspek krusial yang tidak bisa diabaikan. Melalui mekanisme ini, masyarakat dapat menyampaikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan mereka kepada pemerintah. Dengan cara ini, kebijakan yang dihasilkan diharapkan lebih responsif dan tepat sasaran.
Masyarakat sering kali memiliki pengalaman langsung mengenai isu yang dihadapi, sehingga pandangan mereka sangat berharga. Keterlibatan masyarakat dalam proses ini dapat dilakukan melalui forum-forum diskusi, konsultasi publik, atau survei yang dilaksanakan oleh lembaga terkait.
Pemerintah daerah juga perlu memberikan ruang bagi kontribusi masyarakat dengan memfasilitasi proses tersebut. Terbukanya komunikasi antara legislatif dan masyarakat dapat membawa dampak positif bagi kualitas kebijakan yang dihasilkan. Semua pihak harus saling mendengarkan undangan untuk berkontribusi dalam penyusunan peraturan.
Dalam konteks ini, edukasi juga menjadi hal penting. Masyarakat perlu memahami bagaimana proses legislasi berjalan agar mereka bisa berperan aktif dalam menyuarakan aspirasi mereka. Keterampilan ini akan memberi mereka kekuatan untuk berpartisipasi secara efektif dalam proses pengambilan keputusan.
Dengan demikian, penglibatan masyarakat dalam penyusunan peraturan daerah bukan hanya sekadar formalitas, melainkan bagian dari menyusun masa depan daerah yang lebih baik dan inklusif bagi semua pihak.
Strategi Penyusunan Ranperda yang Efektif untuk Mewujudkan Target Pembangunan Daerah
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang matang sangat penting untuk mencapai target pembangunan suatu daerah. Strategi yang jelas harus diterapkan sejak awal agar setiap Ranperda yang disusun dapat langsung memberikan dampak positif. Dalam hal ini, koordinasi antar lembaga menjadi salah satu kunci keberhasilan.
Melibatkan berbagai stakeholder dalam proses penyusunan Ranperda dapat menciptakan sinergi yang kuat. Misalnya, kolaborasi antara akademisi, pemerintah, dan masyarakat memastikan bahwa ketiga segmen tersebut memiliki perspektif yang seimbang. Ini akan memperkaya proses pengambilan keputusan dan meningkatkan kualitas kebijakan.
Analisis mendalam mengenai isu yang akan diangkat dalam Ranperda juga harus dilakukan. Setelah isu diidentifikasi, langkah-langkah untuk penyelesaian serta sumber daya yang dibutuhkan harus dievaluasi. Ini semua dilakukan agar Ranperda dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien.
Selain itu, pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap Ranperda yang telah disetujui juga tidak kalah penting. Dengan pemantauan yang baik, pemerintah dapat memastikan bahwa peraturan tersebut berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat. Hal ini juga akan memberikan feedback yang berharga untuk perbaikan kebijakan ke depan.
Secara keseluruhan, Ranperda yang disusun dengan baik, melalui pendekatan yang kolaboratif dan strategis, mampu mewujudkan tujuan pembangunan daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum.