Di Banjarmasin, sebuah forum yang melibatkan Bank Indonesia, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, dan Otoritas Jasa Keuangan telah berlangsung untuk membahas perkembangan perekonomian dan sektor keuangan di Kalimantan Selatan. Forum ini berfungsi sebagai platform untuk saling menyampaikan informasi mengenai keadaan dan prospek ekonomi daerah secara menyeluruh.
Dalam forum tersebut, ketiga lembaga menyajikan informasi terkini: Bank Indonesia membahas tren inflasi serta sektor-sektor strategis ekonomi, sementara Direktorat Jenderal Perbendaharaan memberikan analisa tentang kajian fiskal regional. Otoritas Jasa Keuangan juga memaparkan data terbaru terkait stabilitas sektor jasa keuangan.
Tren Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi
Kepala Perwakilan Bank Indonesia di Kalimantan Selatan, Fadjar Majardi, melaporkan bahwa pertumbuhan perekonomian daerah mencapai 4,81% (yoy) pada triwulan pertama tahun 2025. Angka ini didorong oleh konsumsi rumah tangga dan inflasi yang tetap terkendali di kisaran 2,5% ± 1%. Hal ini menunjukkan resiliensi ekonomi daerah meskipun masih menghadapi berbagai tantangan.
Sebagai tambahan, digitalisasi ekonomi menunjukkan perkembangan yang signifikan. Meningkatnya volume transaksi melalui QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) menandakan bahwa masyarakat semakin terbuka terhadap cara pembayaran yang modern. Akan tetapi, penting untuk menekankan bahwa inklusi tunai tetap memainkan peran krusial agar seluruh lapisan masyarakat memiliki akses keuangan yang memadai.
Pemanfaatan Anggaran dan Stabilitas Sektor Keuangan
Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Syafriadi, juga mempersembahkan data mengenai realisasi belanja negara yang mencapai Rp8,54 triliun hingga Maret 2025, yang merepresentasikan 22,57% dari total pagu anggaran. Dari jumlah tersebut, belanja Pemerintah Pusat mencapai Rp1,53 triliun dan Transfer ke Daerah berada di angka Rp7,01 triliun. Ini menggambarkan bagaimana anggaran publik digunakan untuk mendukung daya beli dan pembangunan daerah di tengah tekanan global yang dihadapi.
Lebih jauh, fokus belanja tersebut diarahkan kepada pembangunan infrastruktur, pelayanan dasar, dan program prioritas lainnya. Dengan pendekatan ini, diharapkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dapat tercapai.
Sementara itu, stabilitas sektor jasa keuangan tetap terjaga, dengan pertumbuhan aset sekitar 5,87%, kredit 11,38%, serta Dana Pihak Ketiga (DPK) yang mencapai 6,89%. Rasio Non-Performing Loan (NPL) juga dinyatakan stabil di angka 2,21%, yang menunjukkan kesehatan sektor keuangan.
Dalam konteks ini, edukasi keuangan juga terus ditingkatkan. Hingga bulan April 2025, OJK mencatat lebih dari 3.290 orang telah mendapatkan edukasi keuangan, bersama dengan 5.138 layanan sistem informasi debitur (SLIK) dan 1.400 layanan aplikasi pengaduan masyarakat. Langkah-langkah ini penting untuk meningkatkan inklusi dan literasi keuangan di kalangan masyarakat.
Kepala OJK Kalimantan Selatan, Agus Maiyo, menekankan pentingnya lembaga jasa keuangan untuk lebih aktif dalam mengelola risiko guna menjaga ketahanan sektor keuangan. Sinergi antara berbagai lembaga ini diharapkan dapat menguatkan kondisi perekonomian daerah secara keseluruhan.
Forum diseminasi ini menjadi bukti nyata komitmen Bank Indonesia, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, dan Otoritas Jasa Keuangan untuk memperkuat kerja sama lintas sektor dalam upaya mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Hasil dari pertemuan ini diharapkan dapat dijadikan referensi oleh pemerintah daerah, pelaku usaha, dan perbankan dalam merumuskan kebijakan serta strategi bisnis yang lebih efektif.
Dengan kerja sama yang solid ini, diharapkan kebijakan yang dihasilkan dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat, mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, dan menciptakan lingkungan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan.